JAKARTA – Ketua Banggar DPR Said Abdullah menegaskan program ketahanan pangan dan energi sesungguhnya telah dicanangkan sejak lama.
Namun akselerasinya kurang begitu cepat, sehingga masih harus melakukan impor sejumlah bahan pangan pokok rakyat dan energi, yang nilainya sangat besar.
“Alih-alih menyudahi impor pangan, sektor pertanian kita malah terdisrupsi dari sisi lahan dan tenaga kerja., serta adaptasi teknologi yang terlambat,” tegasnya.
Menurut Said, salah satu agenda penting yang kurang maksimal dari program ketahanan adalah program redistribusi lahan.
Karenanya, pemerintah perlu melanjutkan program redistribusi lahan 4,5 juta hektar untuk petani dan perkebunan rakyat.
Selain itu, juga menyiapkan tenaga kerja terampil pedesaan untuk pengelolaan redistribusi lahan, dan dukungan teknologi terapan pada sektor pertanian yang termutakhir untuk mendorong efisiensi produksi.
Nasib yang sama juga terjadi pada program ketahanan energi.
Program pembangunan lima kilang minyak bumi perlu di lanjutkan, termasuk kilang petrokimia di Tuban yang tersendat, sebagai strategi untuk menambah kapasitas pengolahan minyak nasional agar tidak bergantung pada impor.
Dilain pihak kontribusi program Energi Baru dan Tebarukan (EBT) perlu lebih besar lagi porsinya dalam produksi dan konsumsi energi nasional, serta memperbaiki mismatch energi nasional dari sisi produksi, konsumsi, dan kemampuan energi nasional.
