JAKARTA-Hasil survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan, mayoritas rakyat Indonesia ingin DPR membongkar kecurangan Pemilu 2024 yang terjadi secara terang benderang atau terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).
Pernyataan itu, disampaikan Ikrar Nusa Bhakti, pakar politik dan Guru Besar Riset di Pusat penelitian Politik LIPI, terkait hasil jajak pendapat Litbang Kompas yang menunjukkan, sekitar 62,2% responden setuju DPR RI menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.
“Angka 62,2% itu bukan angka yang kecil. Jadi DPR harus melek, dengar suara rakyat yang ingin kecurangan Pemilu 2024 dibongkar. DPR itu wakil rakyat. Jadi lakukan tugas mengawasi pemerintah, termasuk menggunakan hak angket untuk menyelidiki kecurangan di Pemilu 2024,” kata Ikrar, di Jakarta, Senin (4/3/2024).
Menurut Ikrar, hasil survei Litbang Kompas juga menunjukkan, sekaligus mengklarifikasi beberapa hal penting terkait kehendak rakyat terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.
Pertama, rakyat Indonesia tidak menerima begitu saja hasil quick count Pemilu 2024 yang menunjukkan pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, memperoleh suara terbanyak dan memenangkan Pemilu Presiden dalam 1 putaran.
Hal itu, lanjutnya, sekaligus membantah berbagai opini dari kubu paslon 2 baik di berbagai acara talk show stasiun TV maupun media sosial seolah-olah rakyat Indonesia tidak mempersoalkan hasil Pemilu 2024 dan semua berjalan baik-baik saja.
“Dalam berbagai acara talk show di stasiun televisi maupun di media sosial, kubu paslon 2 dan pemerintah mengopinikan seakan-akan pemilu ini baik-baik saja, rakyat senang, dan sudah melanjutkan kehidupan sehari-hari tanpa mempersoalkan hasil pemilu. Tapi kenyataannya rakyat tidak puas. Tolok ukurnya, ya hasil survei terbaru Kompas yang menunjukkan 62% rakyat menginginkan hak angket diproses dpr untuk mengungkap kecurangan pemilu,” tutur Ikrar.
