JAKARTA– Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis kembali menyoroti lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tidak masuk akal.
Direktur Eksekutif The Indonesian Human Rights Monitor(Imparsial), Gufron Mabruri menilai gelembung suara PSI ini mengkonformasikan pembegalan Pemilu 2024 oleh rezim Joko Widodo nyaris sempurna.
“Lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% itu tidak masuk akal,” jelasnya.
Gufron melihat, PSI satu-satunya partai yang mengalami lonjakan suara sangat tajam itu dalam kurun waktu dan rentang persentase suara masuk yang sama.
Suara sementara PSI di tingkat nasional melesat dalam enam hari terakhir.
Partai yang dipimpin anak bungsu Presiden Joko Widodo itu mendulang nyaris 400 ribu suara dalam waktu sangat cepat itu.
Sampai saat Siaran Pers ini ditulis pada Sabtu (2 Maret 2024), jam 13.00-an WIB, total suara PSI sudah mencapai 3,13%, mendekati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen.
Padahal, dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil, hasil real count data dari 530.776 tempat pemungutan suara (TPS) per Senin (26/2/2023), suara PSI hanya sebesar 2.001.493 suara atau 2,68 persen.
“Bagi Koalisi Masyarakat Sipil yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% itu tidak lazim,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua PBHI, Julius Ibrani.
Dia sudah menduga penggelembungan suara akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian SIREKAP KPU.
