JAKARTA-Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah menegaskan pernyataan Presiden Joko Widodo agar bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo menjadikan kedaulatan dan kemandirian pangan sebagai program yang harus dilaksanakan bukan hanya disampaikan secara personal, kepada pihak yang tertuju, yakni Ganjar Pranowo, namun ungkapkan itu ke audien saat pidato.
Dari sini, fix, no debat, dan tak perlu tafsir ganda atas dukungan Presiden Jokowi kepada Mas Ganjar sebagai bacapres.
“Presiden Jokowi sangat paham siapa penerus estafet kepemimpinan nasional, yang orisinil, yang bisa memahami karakter, watak ideologis dan cara juangnya adalah Ganjar Pranowo. Selain Ganjar tentu saja imitasi,” tegas Said di Jakarta, Minggu (1/10).
Di rumah politiknya jelas Said, Presiden Jokowi tidak perlu mengobral untaian kata puja dan puji.
Hal yang sangat berbeda dengan cara Presiden Jokowi bertamu di luar rumah politiknya, yang perlu ada pembuka kesopanan dengan untaian puja puji.
Di rumahnya sendiri, di PDI Perjuangan, Presiden Jokowi perlu mengajak seluruh slagorder partai untuk bekerja keras, melakukan kerja politik nyata untuk menjalankan agenda kedaulatan dan kemandirian pangan.
“Dan kebulatan tekad itu kami tuangkan dalam rekomendasi Rakernas yang akan dibacakan dalam penutupan hari ini,” ulasnya.
Dia menegaskan genderang agenda memperkuat kedaulatan dan kemandirian pangan telah ditabuhkan oleh ketiga tokoh sentral PDI Perjuangan, yakni Ibu Mega, Pak Jokowi dan Mas Ganjar.
Agenda inilah yang akan dijadikan gerakan semesta bersama rakyat sebagai gerakan politik yang menyelesaikan soal-soal.
Apalagi, bukan tabiat PDI Perjuangan yang gemar mengumbar janji manis dalam kampanye.
“Kampanye kami adalah melakukan aksi aksi kongkrit yang saat ini dihadapi oleh rakyat. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibu Ketua Umum, bahwa mulut dan perut rakyat harus bisa di asupsi olah makanan dan minuman dari tanah ibu pertiwi,” tuturnya.
Hari ini, 1 Oktober 2023 Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan yang memberi perhatian pada agenda memperkuat kedaulatan pangan akan di tutup oleh Ibu Prof Dr. Hj Megawati Soekarnoputeri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan.
Sesuai amanat Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, segenap kader PDI Perjuangan di perintahkan untuk memperkuat agenda kedaulatan dan kemandirian pangan agar menjelma menjadi kebijakan publik untuk menopang pemerintahan Presiden Jokowi dan KH Maruf Amien, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan disrupsi suplai pangan, akibat bencana iklim dan ketegangan geopolitik.
