DEPOK-Sejumlah pejabat perwakilan kementerian dan instansi vertikal pemerintah kumpul di Ruangan Walikota Depok, Mohammad Idris. Dalam pertemuan tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan beberapa masukan mengenai polemik relokasi SDN Pondok Cina 1 Depok, Jawa Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan mendiskusikan usulan yang disampaikan KPAI. Perlu diketahui, dalam rapat kordinasi (Rakor), Walikota Depok didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Depok, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bappeda, BKD, Satpol PP, Kepala DP3A Kota Depok.
Pihak pemerintah pusat yang hadir, yakni KPAI, Kemendagri RI, Kemenko PMK, Kementerian PPPA, Direktorat SD KemendikbudRistek, Itjen Kemendikbud Ristek, Ombudsman RI dan Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN).
Komisioner KPAI, Retno Listyarti menyampaikan, semua pihak untuk coolingdown terkait rencana yang sudah disusun. Sehingga ada titik temu solusi terbaik bagi anak. Agar kondisi lebih kondusif, dan memungkinkan terjadi dialog yang sehat. Antara Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dengan orangtua peserta didik.
“Susasana yang kondusif juga akan berdampak siginifikan pada kesehatan mental anak,” ujar Retno dalam siaran pers yang diterima, Senin (12/12/2022).
Kemudian, sambung Retno, KPAI bersedia menjadi jembatan dalam dialog tersebut. KPAI mendorong Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok. Melakukan psikososial kepada seluruh peserta didik SDN Pondok Cina 1 Depok, untuk pemulihan psikologi.
“Melalui jajaran terkait, kami akan mendengarkan suara anak atas kebijakan pendidikan yang berdampak pada layanan pendidikan dan psikologis anak-anak,” sambung Retno.
