JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah segera bertransformasi secara ekonomi dengan mempersiapkan sektor andalan baru selain sektor komoditas sebagai bantalan pertumbuhan ekonomi.
Apalagi pemerintah terikat dengan ketentuan Undang Undang No 2 tahun 2020 tentang Perppu No 1 tahun 2020 yang mengatur batas waktu besaran defisit APBN lebih dari 3% Produk Domestik Bruto (PDB) hanya berlangsung pada tahun 2022.
Setelah itu, pemerintah harus kembali ke makanisme defisit APBN tidak boleh melebihi 3% PDB.
Untuk itu, pemerintah harus mampu mendorong nilai tambah atas hasil komoditas dalam lanskap perekonomian nasional.
Kebutuhan menyiapkan peta jalan (road map) yang lebih aktual dan akurat industrialisasi di Indonesia pada jangka panjang, terutama terhadap industri industri yang menopang hasil komoditas Indonesia adalah jalan mendapatkan manfaat maksimal atas hasil komoditas .
“Dunia telah berubah dengan cepat, inovasi teknologi telah sedemikian cepat pula. Tidak selamanya kita bertumpu pada hasil hasil komoditas sebagai penopang pertumbuhan ekonomi seperti masa lalu,” ujar Said di Jakarta, Rabu (3/3).
Karena itu, reorientasi penopang pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022-2024 harus dilakukan.
Caranya, dengan menyiapkan exit strategy merambah sektor baru yang padat modal, teknologi sekaligus tenaga kerja untuk menopang pertumbuhan ekonomi.
Politisi Senior PDIP ini mengaku pemulihan ekonomi nasional harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat industri dalam negeri.
